Jakarta Cangapost.id — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan penjelasan terbuka terkait penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara.
Permintaan tersebut muncul sebagai respons atas berkembangnya perhatian publik terhadap latar belakang PT Ormat Geothermal Indonesia, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan entitas dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Utara itu menegaskan bahwa setiap kebijakan investasi di sektor strategis harus selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Ia mengingatkan agar pertimbangan ekonomi dan teknis tidak mengabaikan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kami meminta pemerintah menyampaikan secara transparan profil dan rekam jejak perusahaan pemenang lelang di Telaga Ranu. Ini penting demi memastikan kedaulatan energi nasional tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan serta konsistensi sikap Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina,” ujar Alqassam di Jakarta, Kamis (19/2).
Alqassam juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi guna menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya warga Maluku Utara. Menurutnya, proyek energi terbarukan harus memperoleh dukungan sosial (social license) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penolakan di lapangan.
“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas secara komprehensif. Jangan sampai investasi yang masuk justru memicu polemik sosial akibat kurangnya transparansi mengenai afiliasi korporasi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, ia memastikan akan terus mengawal isu ini hingga ada penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak berwenang. Ia berharap pengembangan energi panas bumi di Halmahera dapat berjalan lancar tanpa dibayangi persoalan geopolitik.
“Kami mendukung optimalisasi potensi geothermal di daerah. Namun, pembangunan tersebut harus tetap menjaga integritas diplomasi nasional. Klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM diperlukan agar proses pembangunan berjalan pada koridor yang tepat dan bermartabat,” tutup Alqassam.